PKS Kota Solo - Anggota DPRD Solo mengkhawatirkan molornya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Semanggi lantaran tak segera dimulainya proyek infrastruktur layanan kesehatan bernilai Rp200 miliar itu.

Meski proyek Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo itu disetujui DPRD digarap dengan sistem tahun jamak hingga 2019, belum dimulainya proyek fi sik ini menimbulkan kekhawatiran. Padahal pada 2017 ini APBD Kota Solo menganggarkan Rp25 miliar untuk konstruksi awal RSUD Semanggi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, kepada wartawan, Kamis (7/12), mengkhawatirkan hal itu mengingat proyek ini terbilang besar dan menelan biaya fanstastis. DPRD mendukung proyek itu dengan menganggarkan pada APBD 2017 hingga 2019.

Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan Komisi IV DPRD Solo, Selasa (5/12), sejumlah warga masih menempati lahan milik Pemkot Solo tepatnya hak pakai (HP) No. 54 di RT 005/RW 007, Kenteng, Semanggi, yang dipakai untuk RSUD Semanggi. Padahal mereka diberi batas waktu hingga 30 November untuk pindah.

Sebelumnya, ada 19 rumah ada di HP 54 ini. Mereka mendirikan rumah sejak belasan tahun lalu. Warga yang menempati HP tersebut sudah mendapatkan ganti rugi yang dihitung berdasarkan luas bangunan. Perinciannya, bangunan permanen diganti rugi Rp75.000/ m2, semipermanen Rp50.000/m2, dan untuk barak hanya Rp20.000/m2. Selain itu, mereka masih memperoleh biaya ongkos angkut satu kali Rp750.000. DKK Solo mengklaim sudah mengucurkan setidaknya Rp87 juta untuk biaya ganti rugi tersebut.

Salah satu warga yang masih menempati area proyek, Wiwoho, mengaku akan pindah setelah Pemkot mempertemukan mereka dengan rekanan pelaksana pembangunan RSUD Semanggi. Mereka bersedia direlokasi asal diberikan pekerjaan dalam proyek RSUD.

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Budiyono, mengatakan seharusnya warga diberi batas waktu hingga akhir November. Namun demikian, mereka masih menunggu dan minta bertemu kontraktor.

Sumber : Solopos

Go to top