Solo – Selasa (3/2) lalu, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah Antiminuman Keras dan Beralkohol (Raperda Antimiras) tersebut ke Pimpinan DPRD Kota Surakarta.

Penyerahan draft raperda tersebut adalah tindak lanjut dari pembahasan raperda yang telah dibahas tahun lalu sebagai usulan dari pihak pemerintah kota (eksekutif) Kota Surakarta.

Menanggapi hal ini, anggota Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) Asih Sunjoto Putro sepakat jika nantinya Raperda tersebut memuat pasal-pasal pelarangan, bukan terbatas pada pengaturan. Menurutnya, pelarangan dari Kementerian Perdagangan itu bisa menjadi pertimbangan dalam muatan Raperda nanti.

“Kami lebih mendorong pelarangan saja. Kalau hanya mengatur pengaturan, nanti tetap akan memicu penolakan di masyarakat seperti pembahasan Raperda Miras yang ditolak pengesahannya dulu,” kata Asih kepada harian Joglosemar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pihaknya menunggu pengajuan Raperda tersebut dari eksekutif. Hal itu sesuai dengan komitmen Walikota yang menyatakan kesiapannya untuk merevisi dan mengajukan kembali Raperda tersebut menjadi Raperda Antimiras.

“Raperda itu awalnya dari Pemkot, sehingga kami menunggu pengajuan kembali dari sana. Apalagi, Walikota dalam sambutannya usai Pansus (Panitia Khusus) Raperda Miras melaporkan hasilnya, juga berkomitmen untuk menggantinya dengan mengajukan Raperda Antimiras itu,” kata dia. (RS)

Ilustrasi Gambar : www.dakwatuna.com

 

Go to top