Solo - Pembangunan shelter pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Prof Dr Supomo sisi timur mendapat kritikan anggota panitia khusus (pansus) tanggungjawab sosial perusahaan DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro. Pasalnya, shelter itu mengurangi bahkan menghilangkan hak pejalan kaki di kawasan tersebut.

"Apalagi setelah shelter terbangun akan ada logo perusahaan di situ. Ini mengundang kecemburuan pihak lain, karena pasang iklan gratis di dekat jalan Slamet Riyadi," ujar Asih seperti dilansir situs resmi DPRD Solo, Selasa (24/2).

Menurutnya, mestinya pihak Dinas Pengelola Pasar (DPP) yang menangani pkl bisa memperhitungkan hal-hal semacam itu. 

"Inginnya berbuat baik, tapi malah mengundang problem yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo ini menjelaskan, ruas jalan tersebut tergolong ramai kendaraan maupun lalu lalang pejalan kaki. Jika trotoar dihilangkan, maka pejalan kaki harus masuk ke badan jalan. Kondisi tersebut tentu menimbulkan risiko keselamatan.

“Pembiayaan memang dari dana CSR, namun desain dari DPP selaku pengelola nantinya. Mestinya dalam perencanaan hal itu juga harus memperhatikan hak-hak pejalan kaki,” lanjut Asih. 

Untuk diketahui sebelumnya, shelter ini dibangun dengan menggunakan dana dari salah satu perbankan. Tapi, pembangunan shelter ini malah mengundang kritik dari masyarakat pejalan kaki dikarenakan pembangunan shelter tersebut diatas trotoar pejalan kaki . Rencananya, shelter tersebut dialokasikan untuk 18 unit. Lokasi tersebut akan digunakan untuk merelokasi PKL di sekitar Jalan Prof Dr Supomo dan Jalan Slamet Riyadi. Pembangunan shelter tersebut sudah dimulai awal Februari. (AR)

Foto : www.timlo.net

Go to top